KPK periksa empat tersangka perijinan TPBU Bogor

komisi pemberantasan korupsi (kpk) tinggal memeriksa empat tersangka dugaan pemberian kejutan atau janji terkait pemesanan serta perizinan tanah untuk web pemakaman bukan umum (tpbu) pada desa antajaya, kabupaten bogor.

empat tersangka tersebut merupakan uj (usep jumeno), lws (listo welly sabu), ss (sentot susilo), juga id (iyus djuher).

mereka berbagai diperiksa untuk saksi untuk tiap-tiap tersangka, tutur kata kabag pemberitaan dan info kpk priharsa nugraha pada jakarta, rabu.

tersangka iyus digemari untuk ketua dprd kabupaten bogor, sedangkan usep adalah pegawai pemkab bogor, listo welly tercatat dijadikan pegawai honorer dalam pemkab bogor, ternyata sentot merupakan direktur pt garindo perkasa.

Informasi Lainnya:

kpk juga menetapkan nana supriatna dibuat tersangka. kpk menetapkan kelimanya untuk tersangka dalam kamis (17/4).

iyus dan berasal daripada fraksi partai demokrat disangkakan melanggar pasal 12 huruf a ataupun b atau pasal 5 ayat 2 serta pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah menjadi uu no. 20/2001 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah ataupun janji mengenai kewajibannya.

ancaman pidana penjara pelanggar pasal itu merupakan 4-20 tahun juga pidana denda rp200 juta - rp1 miliar.

sementara tersebut usep juga listo well disangkakan melanggar pasal 12 huruf a ataupun b ataupun pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi uu no. 20/2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

elanjutnya, tersangka lain yakni nana supriatna juga sentot susilo disangkakan pasal 5 ayat 1 serta pasal 13 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah adalah uu no. 20/2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp melalui ancaman penjara 1-5 tahun juga denda rp50 juta - rp250 juta tentang orang yang memberi ataupun menjanjikan sesuatu terhadap pegawai negeri serta penyelenggara negara yang bertentangan melalui kewajibannya.