Pemerintah giatkan sosialisasi UU SJSN dan UU BPJS

pemerintah melalui kementerian komunikasi juga informatika direktorat jenderal info serta komunikasi umum ingin terus menggiatkan sosialisasi persiapan pelaksanaan undang-undang sistem jaminan sosial nasional serta badan penyelenggara garansi sosial terhadap warga.

tenaga ahli dirjen kominfo, bambang wiswaluyo mewakili ketua tim penyiapan pelaksanaan bpjs jenis sosialisasi, edukasi, juga advokasi dirjen Informasi dan komunikasi umum, freddy h. tulung, dalam diskusi publik dalam universitas pekalongan, selasa, mengatakan bahwa uu sjsn dan bpjs telah disosialisasikan ke daerah sejak kemarin juga ingin mulai dijalankan 1 januari 2014.

sebenarnya uu sjsn serta bpjs telah disosilisasikan selama penduduk melalui kegiatan diskusi publik, diskusi interaktif, dan info ke media massa. dengan karena tersebut, model solisialisasi ini hendak selalu digiatkan agar warga mendapatkan info dan gamblang kepada hal diberlakukannya uu sjsn serta bpjs, ujarnya.

ia menyatakan bahwa sesuai amanat uu nomor 40 tahun 2004 tentang sistem garansi sosial nasional, pemerintah hendak memberikan garansi sosial dan menyeluruh.

Informasi Lainnya:

ada tiga hal penting pada pelaksanaan sjsn, yakni tentang asas, lokasi, dan prinsip. sjsn diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, faedah, dan keadilan sosial terhadap seluruh rakyat indonesia, dan menyerahkan garansi terpenuhinya pemakaian dasar hidup yang bisa, ujarnya.

selain itu, papar dia, sjsn diadakan menurut sembilan prinsip, yakni kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntatabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, juga hasil pengelolaan dana garansi sosial dan dipergunakan agar pengembangan website dan kepentingan audien.

ia menungkapkan bahwa berdasarkan uu nomor 24 tahun 2011 tentang bpjs dikenalkan bahwa penyelenggaraan sjsn dibentuk dengan dua badan penyelenggara garansi sosial, yakni bpjs kesehatan dan mau mulai beroperasi 1 januari 2014 serta bpjs ketenagakerjaan paling lambat 1 juli 2015.

bpjs kesehatan akan menyelengarakan situs jaminan kesehatan sedangkan bpjs ketenagakerjaan pada program jeminan kasus kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta garansi kematian, katanya.

kepala bagian pengendalian operasional pt jamsostek jawa sedang, sabarudin, menungkapkan bahwa sesungguhnya isi uu nomor 40 tahun 2004 perihal sjsn tak berubah dengan peraturan sebelumnya.

pelaksanaannya masih sama, cuma bedanya pada sisi programnya saja. akan sementara, kami untuk badan penyelenggara siap melaksanakan uu nomor 40 tahun 2004 perihal sjsn juga sudah menyosialisasikan, katanya.