DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak bagus untuk disetujui dpr ri karena sejumlah alasan.

selain karena sejumlah situs selama proposal itu telah terakomodasi pada apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, kata anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo selama jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri juga menilai, alasan yang lain, pemerintah belum dapat mengelola bbm bersubsidi, karena kasus yang diselundupkan terbilang sangat besar volumenya.

karena itu, proposal dana kompensasi dan hendak dimasukan di apbn-p 2013 tidak mengikuti persyaratan untuk diterima, tutur dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi itu, banyak situs yang sama dan serupa dengan bantuan segera tunai (blt) terhadap masyarakat miskin.

kekuatan-kekuatan politik pada dpr ri pasti saja mau mempelajari daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika tersebut, blt sebagai kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. hal serupa tak bisa berulang pada pemilu 2014, ujarnya.

kompensasi lain semisal beras supaya masyarakat miskin (raskin) serta santunan terhadap siswa miskin juga program keluarga harapan telah terakomodasi dalam apbn tahun berjalan.

alasan lain untuk menolak proposal tersebut merupakan fakta bahwa pemerintah belum efektif mengelola bbm bersubsidi, karena persentase yang dicuri serta diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih disebabkan pencurian juga penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan ataupun tidak tidak salah sasaran telah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.

dengan itulah, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, kata bambang soesatyo.