Fadli Zon: Inggris harus bijak

wakil ketua publik dpp partai gerindra fadli zon menyampaikan indonesia harus tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) pada oxford, inggris, karena akan menciderai hubungan indonesia dengan inggris.

pembukaan kantor opm ini bertujuan mengikuti yang dituntut kampanye papua merdeka, ujar fadli zon selama jakarta, sabtu, dalam keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm selama oxford.

menurut dia, sikap pemerintah oxford dalam inggris ini jelas mencederai hubungan inggris yang dalam ini terjalin baik melalui indonesia. separatisme merupakan soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris dalam keuntungan ini mesti ditolak melalui tegas, ujar dia.

ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka dan sediakan riwayat separatisme lama melalui irlandia utara dan skotlandia. begitupun terlibat selama konflik mempertahankan malvinas dengan argentina. indonesia tak sudah ikut campur soal inggris, ujarnya.

Informasi Lainnya:

fadli juga mengingatkan, selama masa kemarin, inggris mempunyai jejak kolonialisme dan panjang. sebuah studi menunjukkan 90 persen negara selama dunia sudah dijajah inggris. itulah pula keterlibatan dalam invasi irak 10 tahun lalu. jejak berdarah ini harusnya maka cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, papar dia.

menurut dia, sikap pemerintah indonesia mesti tegas tolak campur tangan pada wilayah ri. kehormatan juga kedaulatan ri mesti ditegakkan.

padahal, ia menyampaikan, inggris melalui british petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas tangguh dalam papua juga sederat konsesi tambang lain.

walau presiden sby menerima gelar grand cross of bath daripada kerajaan inggris, bukan berarti mesti lembek. banyak saat dimana kita berkompromi, ada saat mesti tegas, kata dia.

ia menyampaikan pemerintah inggris memang masih mengakui nkri atas papua. namun pembukaan kantor opm pada oxford, adalah sikap dualisme yang mesti ditentang. pemerintah tidak boleh permisif serta defensif. harus ada diplomasi ofensif untuk kepentingan nasional bisa diamankan.